BAB I
PENDAHULUAN
A. 	GAMBARAN  UMUM  ORGANISASI
Struktur organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
Gambaran umum organisasi meliputi  :
1.	Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi.
2.	Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana.
A. 1.  Kedudukan, Tugas,  Pokok dan Susunan Organisasi
1. Kedudukan
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2.	Tugas  pokok  Sekretaris Daerah  adalah  membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Adminsitratif.
3.	Susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
a.	Sekretaris Daerah;
b.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1)	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, membawahkan :
a) Bagian Pemerintahan, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Admisnistrasi Pemerintahan.
(2)	Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan.
(3)	Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah.
(4)	Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b)	Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal.
(2)	Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah.
(3)	Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c)	Bagian Kerjasama, membawahkan:
(1)	Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
(2)	Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
(3)	Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
2)		Biro Hukum, membawahkan :
a)	Bagian Peraturan Perundang-Undangan, mem-   bawahkan:
(1)	Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah.
(2) 	Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
(3)	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
b)	Bagian  Bantuan Hukum dan Hak  Asasi Manusia, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)	Sub Bagian Bantuan Hukum.
(3)	Sub Bagian Tata Usaha Biro.
c)	Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan :
(1) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I.
 (2) 	Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II.
(1)		Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.
3)	Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a)	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Keagamaan, membawahkan:
(1)	Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan perpustakaan.
(2)	Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga.
(3)	Sub Bagian Keagamaan.
b)	Bagian Kesehatan, Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
(1)	Sub Bagian Kesehatan.
(2)	Sub Bagian Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3)	Sub Bagian Tata Usaha Biro.
c)	Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)	Sub Bagian pemberdayaan masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil.
(3)	Sub Bagian Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.
c.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan :
1) Biro Perekonomian, membawahkan :
a)	Bagian Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan.
(1)	Subbagian Perindustrian dan Perdagangan.
(2)	Subbagian Koperasi dan Usaha KecilMenengah; dan
(3)	Subbagian Tata Usaha Biro.
b)	Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan :
(1)	Subbagian Badan Usaha MilikDaerah Bidang Keuangan. 
(2)	Subbagian Badan Usaha MilikDaerah Bidang Jasa Dan Produksi; 
c)	Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata., membawahkan :
(1)	Subbagian Perhubungan. 
(2)	Subbagian Penanaman Modal dan Pariwisata.
2)	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
a)	Bagian Infrastruktur.
(1)	Subbagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.
(2) 	Subbagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 
(3) Subbagian Tata Usaha Biro.
b)	Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan :
(1)	Subbagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
(2)	Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral. 
(3)	Subbagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
3)	Biro Administrasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
a)	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :
 (1)		Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rumpun Ekonomi
(2)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rumpun Pemerintahan, Sosial Dan Budaya
(3)	Subbagian Pengendalian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa. 
b)	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.
(1)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I.
(2)	Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II.
(3)	Subbagian Tata Usaha Biro.
c)	Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan.
Subbagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Rumpun Ekonomi.
(1)	Subbagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
(2)	Subbagian Administrasi Perencanaan dan Penganggaran.
d.  Asisten Adminstrasi, membawahkan :
1) Biro Organisasi, membawahkan :
a)	Bagian Kelembagaan, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah.
(2)	Sub Bagian pembinaan dan pengawasan Kelembagaan kabupaten/Kota.
(3)	Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
(4)	Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
b)	Bagian Kinerja Aparatur Perintah Daerah, membawah-kan : 
(1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
(2) Sub Bagian Reformasi Birokrasi.
(3)	Sub Bagian kepegawaian.
c)	Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan.
(2)	Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik.
(3)	Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2)		Biro Umum, membawahkan :
a)	Bagian Rumah Tangga SETDA, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
(2)	Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga.
(3)	Sub Bagian Keuangan.
(4)	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
b)	Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
(1)	Sub Bagian Protokol.
(2)	Sub Bagian Tata Persuratan, kearsipan dan perpustakaan.
(3)	Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
c)	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Gubernur.
(2)	Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Wakil Gubernur.
(3)	Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan.
(4)	Sub Bagian Tata Usaha Biro.
d) Bagian Protokol, membawahkan :
(1)	Sub Bagian Acara Protokoler.
(2)	Sub Bagian Pelayanan Tamu.
(3)	Sub Bagian Tata Usaha SEKDA.
A.2.	Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas, dukungan dari sumberdaya tersebut antara lain :
1. Kepegawaian 
Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  sebanyak  562 pegawai (data pada 31 Desember 2018 tanpa Biro Administrasi Pengadaan Barang jasa) dengan komposisi  berdasasrkan jenis kelamin, pendidikan golongan kepangkatan dan jabatan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.1
Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan Januari Tahun 2018

No.	UNIT KERJA	JENIS
KELAMIN	PENDIDIKAN	GOLONGAN
KEPANGKATAN	JABATAN/ESELON	
No.	UNIT KERJA	L	P	JML	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	JML	
1	Sekretaris Daerah	1		1						1	1				1	1				1	
2	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	0		0						0											
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1		1						1					1		1			1	
4	Asisten Administrasi	1		1						1					1		1			1	
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	24	30	54	0	1	5	0	27	21		0	3	40	11	0	1	3	8	12	
6	Biro Hukum	27	15	42	1	0	3	3	21	14		0	2	31	9	0	1	3	9	13	
7	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	11	27	38	1	0	4	1	18	14		0	1	30	7	0	1	2	9	12	
8	Biro Perekonomian	26	16	42	0	0	6	2	20	14		0	4	28	10	0	1	3	6	10	
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	23	42	1	0	5	3	15	17		0	2	31	9	0	1	3	7	11	
10	Biro Kesra	24	22	46	0	0	1	2	28	15		0	2	35	9	0	1	3	8	11	
11	Biro Organisasi	29	25	54	0	0	6	2	28	18		0	2	39	13	0	1	3	10	14	
12	Biro Umum	151	91	243	13	20	97	15	84	13		8	80	151	3	0	1	2	11	14	
JUMLAH	313	249	562		21	127	28	241	128	1	8	96	387	74	1	10	22	68	97	

Adapun 562 pegawai dengan komposisi berdasarkan Golongan yaitu Golongan I sebanyak  8 orang, dan untuk golongan II sebanyak  96 orang, untuk Golongan III sebanyak 387 orang serta untuk Golongan IV sebanyak 84 orang, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini : 

Diagram 1.1
Komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah 
Berdasarkan Golongan

Tabel tersebut dapat ditampilkan dalam diagram sebagai berikut :
Diagram 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Sarana dan Prasarana :
Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada tabeldi bawah ini : 

Tabel 1.2.1
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO.	KODE
BIDANG
BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH
BARANG	
1	2	3	4	
1	01.01	TANAH	18	
2	02.02	ALAT-ALAT BESAR	39	
3	02.03	ALAT-ALAT ANGKUT	327	
4	02.04	ALAT-ALAT BENGKEL	2	
5	02.05	ALAT-ALAT PERTANIAN	-	
6	02.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH
TANGGA	19.268	
7	02.07	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	2.057	
8	02.08	ALAT KEDOKTERAN	46	
9	02.09	ALAT LABORATORIUM	-	
10	02.10	ALAT KEAMANAN	10	
11	03.11	BANGUNAN GEDUNG	44	
12	03.12	BANGUNAN MONUMEN	-	
13	04.13	JALAN DAN JEMBATAN	-	
14	04.14	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	
15	04.15	INSTALASI	58	
16	04.16	JARINGAN	-	
17	05.17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	14.084	
18	05.18	BARANG BERCORAK
KEBUDAYAAN	73	
19	05.19	HEWAN TERNAK SERTA
TANAMAN	-	
20	06.11	BANGUNAN GEDUNG	-	
21	06.12	BANGUNAN MONUMEN	-	
Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2018

B.  FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT  DAERAH
Berdasarkan Tugas, pokok dan Fungsi Sekretaris daerah memiliki fungsi sebagai berikut : 
a.	penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah;
b.	pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, badan perencanaan daerah, inspektorat, lembaga teknis teknis daerah, Satpol PP dan lembaga lain daerah;
c.	pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
d.	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
e.	pembinaan administrsai dan aparatur pemerintah daerah;
f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas  dan fungsinya. 
        Secara singkat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu : Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, SatpoL PP dan Lembaga Lain Daerah.

C.	PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH.

Adapun permasalahan utama Sekretariat daerah yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan di bidang kesekretariatan secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :
1).	  Belum optimalnya harmonisasi dan sinergitas hubungan kerja fungsional antar strata pemerintahan, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah  dibidang pemerintahan umum daerah, desa Kelurahan, dan kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban serta administrasi penataan wilayah.
2).	  Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dan kerja sama, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah  kerja sama baik dalam dan luar negeri.
3).	  Belum optimalnya koordinasi tertib administrasi bidang hukum, dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang peracangan dan penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah dan Kab/kota.
4).	  Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi tertib administrasi pembangunan daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah  dibidang pengendalain administrasi pelaksanaan administrasi pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.
5).	Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah  dibidang peningkatan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan BUMD.
6).	Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berpedoman pada RKO yang telah ditetapkan.
7).	Dalam hal penyusunan LKPJ Gubernur Jateng, terkendala dengan sinkronisasi dan penyelarasan data dari masing-masing SKPD terkait pelaksanaan program & kegiatan yang dilaksanakan sesuai RKPD tahun berjalan.
8).	Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan sarana dan prasarana produksi daerah,  dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan energi dan Sumber daya mineral.
9).	  Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, agama, kebudayaan, dan kesenian pendidikan, pemuda dan olah raga.
10).	 Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan daerah  dibidang kelembagaan, Kinerja Aparatur, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik.
11).	Masih belum optimalnya fungsional dalam rangka menjalankan fungsi  dan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan protokol.
12).	 	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, sehingga sering terjadi pelaksanaan tugas antar SKPD kurang sinergis.
13).	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
14).	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan umum, guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah.